Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menanggapi santai polemik seleksi lelang jabatan BUMD Makassar.
Danny lantas menyindir nilai hasil seleksi peserta yang protes meminta transparansi sebenarnya memiliki nilai yang rendah.
“Saya tanya itu salah satu timsel. Dia bilang, ‘kalau saya buka itu ke publik itu (nilai ujian) malu mereka itu semua, memperlihatkan kebodohannya’,” ucap Danny, Jumat (15/7/2022).
Menurutnya, hasil ujian seleksi sudah final sebagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya. Semua nilai ujian diakumulasikan hingga memperlihatkan perankingan tiap peserta.
“Masa kalau saya sampaikan bahwa (peserta) ini bodoh sekali jawabannya (saat ujian seleksi). Ini masa mau dikasih tahu begitu nilainya rendah,” lanjutnya.
Danny pun tidak mau ambil pusing sekaitan adanya laporan sejumlah peserta ke Ombudsman Perwakilan Sulsel.
Aduannya terkait dugaan maladministrasi seleksi calon direksi dan dewan pengawas (dewas) BUMD Makassar.
“Enggak apa-apa. Cocok, sudah betul. Susah saya komentari ini barang karena alasannya itu dia lebih pintar dari orang lain,” imbuh Danny.
Danny menilai panitia seleksi (pansel) dan tim seleksi (timsel) sudah bekerja secara profesional. Dia membantah seleksi lelang jabatan BUMD Makassar disebut tidak transparan.
“Kalau alasannya keterbukaan, apa kurangnya keterbukaan, itu ada nilainya ada terbuka, diumumkan dengan nilai. Tidak ada alasan kalau soal keterbukaan atau tidak,” tegasnya.
Sebelumnya salah satu peserta seleksi lelang BUMD Makassar Natsar Desi menyoroti ujian kelayakan dan kepatutan (UKK) dalam seleksi direksi dan dewas BUMD yang tidak disampaikan hasilnya.
Belakangan nilai peserta justru diakumulasikan dengan tahapan seleksi lain.
“Pada saat kita selesai ujian kelayakan dan kepatutan itu harus diumumkan, tetapi itu tidak diumumkan. Disatukan kemudian nanti satu bulan kemudian baru diumumkan beberapa hari lalu,” ucap Natsar saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).
Natsar yang ikut seleksi calon direksi di PDAM Makassar ini pun meminta pansel bersikap transparan soal detail hasil penilaian.
Tak kunjung mendapat respons, Natsar bersama dua peserta lainnya pun mengadu ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi ke Kantor Ombudsman Sulsel, Rabu (13/7/2022).
“Yang kami laporkan ke Ombudsman Perwakilan Sulsel adalah adanya indikasi pelanggaran prosedural mulai dari jadwal, sampai kekurang hati-hatian validasi terhadap administrasi seluruh peserta,” pungkasnya.(*)
